JAKARTA, Kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 mengalami surplus pada akhir April 2025, setelah pada tiga bulan berturut-turut, yaitu Januari-Maret 2025, mencatatkan defisit anggaran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBN 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp 4,3 triliun hingga 30 April kemarin.
Seiring dengan positifnya kinerja keuangan negara itu, keseimbangan primer juga mencatatkan surplus Rp 173,9 triliun, dan posisi kas negara surplus sebesar Rp 283,6 triliun dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
Baca juga: Pemerintah Klaim Beras Surplus dan Ingin Ekspor, Pengusaha Minta Hitung Ulang
“Realisasi APBN 2025 setelah mengalami defisit tiga bulan Januari hingga Maret, berturut-turut hingga Maret, pada April mengalami turn around atau perubahan,” ujarnya saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Surplus pada keuangan negara itu didapatkan dari realisasi pendapatan negara sebesar Rp 810,5 triliun atau 27 persen dari target APBN 2025, dan belanja negara sebesar Rp 806,2 triliun atau 22,3 persen dari target APBN 2025.
Namun, jika dicermati lebih lanjut, realisasi pendapatan dan belanja negara mengalami penurunan pada akhir April 2025, yaitu masing-masing turun sebesar 12,4 persen dan 5,1 persen.
Terkontraksinya realisasi pendapatan negara disebabkan oleh turunnya penerimaan perpajakan sebesar 8,7 persen menjadi Rp 657 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 24,7 persen menjadi Rp 153,3 triliun.
Dari penerimaan perpajakan itu, penurunan dikontribusikan oleh penerimaan pajak yang turun 10,8 persen menjadi Rp 557,1 triliun. Sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh 4,4 persen menjadi Rp 100 triliun.
“Penerimaan terus menunjukkan penguatan, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi terus menunjukkan adanya tren penguatan, meskipun dihadapkan pada berbagai guncangan,” ucapnya.
Baca juga: Impor BBM dari Timur Tengah dan AS Dinilai Berisiko Bebani APBN
Sementara itu, realisasi belanja mengalami penurunan karena belanja pemerintah pusat turun 7,6 persen menjadi Rp 546,8 triliun. Padahal, belanja untuk transfer ke daerah meningkat tipis 0,7 persen menjadi Rp 259,4 triliun.
Jika dirincikan, penurunan belanja pemerintah pusat disebabkan oleh realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang turun hingga 16,6 persen menjadi Rp 253,6 triliun.
Sementara belanja non-K/L bertambah 1,9 persen menjadi Rp 293,1 triliun.
“Realisasi belanja negara 22,3 persen dari target APBN. Ini menunjukkan di tengah masa transisi, APBN 2025 tetap mampu berfungsi optimal dalam menunjang pelaksanaan program prioritas pemerintah yang dirasakan oleh rakyat,” kata dia.
Sri Mulyani menyebut, ke depannya APBN 2025 akan terus dijaga agar dapat menjadi instrumen shock absorber, menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat, menopang daya beli masyarakat, dan mendorong dunia usaha.
“Di tengah gejolak perekonomian global yang sangat menantang, APBN 2025 akan terus dijaga untuk dapat responsif dan efektif menstabilkan ekonomi serta melindungi masyarakat dan dunia usaha,” tuturnya.
Baca juga: Wamenkeu Klaim Perang Dagang AS-China Tak Signifikan Pengaruhi APBN
