JAKARTA, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyusun skema sertifikasi untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum dalam rangka meningkatkan mutu dan keamanan pangan pada program Menu Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa proses ini dilakukan bersama Komite Akreditasi Nasional (KAN).
“Kami sedang menyusun koridor sertifikasi untuk SPPG, bekerja sama dengan KAN, termasuk sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) dan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP),” ujar Dadan dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (21/5/2025).
Baca juga: Syarat Baru SPPG: Ada Virtual Account dan Uang Muka Rp 450 Juta
Sertifikasi ini ditujukan untuk memastikan bahwa setiap SPPG memenuhi standar kelayakan pengolahan makanan yang higienis dan aman.
Rencananya, implementasi awal sertifikasi akan dimulai pada Juni atau Juli 2025.
“Ini adalah sertifikasi yang kami rancang, dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan Juni atau Juli,” ujar dia.
Baca juga: BGN Sebut MBG Diterima 4,8 Juta Orang pada Akhir Mei, Lampaui Target Prabowo
Dadan mengatakan, setiap SPPG nanti akan dinilai, apakah layak atau tidak.
Bahkan, bisa keluar akreditasinya: unggul, baik sekali, atau baik.
“Sehingga nanti setiap SPPG akan tersertifikasi apakah layak atau tidak, bahkan mungkin keluar akreditasinya apakah unggul, baik sekali, atau baik,” tambah dia.
Dadan juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menjaga kualitas program MBG.
Ia secara khusus menyoroti peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang selama ini intens melakukan pengawasan di lapangan.
“Namun, mengingat target penambahan SPPG mencapai 30.000 unit pada akhir tahun ini, saya pikir pengawasan perlu didukung anggaran yang memadai,” lanjut dia. “Saya merekomendasikan agar anggaran BPOM ditingkatkan agar mereka dapat menginspeksi lebih banyak SPPG atau berkolaborasi dengan kami,” tegasnya.
