Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi merespons Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memintanya untuk melakukan evaluasi terkait pendidikan karakter di barak militer bagi anak-anak nakal atau berperilaku khusus.Menurut KPAI, program tersebut berpotensi melanggar hak anak. Adapun hasil temuan KPAI, peserta program barak militer tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikologi profesional. Selain itu, ditemukan juga adanya ancaman tidak naik kelas bagi siswa yang menolak ikut program tersebut.Terkait itu, Dedi mengungkap alasan dirinya menggagas program pendidikan karakter di barak militer lantaran didorong oleh rasa kemanusiaan dan tanggung jawab.”Tindakan-tindakan yang kami lakukan itu lebih didorong oleh rasa kemanusiaan dan tanggung jawab,” kata Dedi dalam unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71 pada Sabtu, 17 Mei 2025.Dengan kompleksitas persoalan anak-anak di Jawa Barat, terlebih dengan orangtua yang tak lagi sanggup untuk menanganinya, Dedi mengeklaim pihaknya hadir untuk memberikan solusi.”Begitu kompleksnya problem anak-anak di Jawa Barat dan orangtua tak memiliki kesanggupan lagi untuk menangani, sehingga ketika ada kebuntuan, maka saya dan seluruh bupati dan wali kota harus memberikan jalan, meski pun jalan itu darurat,” ucapnya.Maka dari itu, Dedi mengajak KPAI untuk turut membantu menangani persoalan tersebut. “Kami mohon dengan sangat, KPAI untuk menangani,” tutur Dedi.Dedi mengungkap, masih banyak anak-anak nakal atau berperilaku khusus yang masih belum tertangani oleh pihaknya.”Masih banyak anak-anak yang hari ini tidak tertangani oleh Pemprov Jabar dan bupati/wali kota se-Jawa Barat. Masih banyak, mohon KPAI agar ditangani mereka agar tugas-tugas saya menjadi ringan,” ujarnya. Penulis: Arby Salim
Reaksi Dedi Mulyadi Usai KPAI Sebut Program Barak Militer Berpotensi Langgar Hak Anak

Tag:Breaking News