JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, I Ketut Kariyasa Adnyana, menyoroti besarnya anggaran pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
“Kami sangat setuju dengan program Sekolah Rakyat ini, tapi sampai saat ini belum ada persetujuan anggaran dari DPR,” ujar Kariyasa dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, di Gedung Parlemen, Selasa (20/5/2025).
Baca juga: Biaya Sekolah Rakyat Mencapai Rp 48,2 Juta untuk Tiap Siswa per Tahun
Kariyasa juga mempertanyakan status penganggaran program tersebut yang hingga kini belum mendapatkan persetujuan dari DPR, khususnya Komisi VIII DPR.
Padahal, menurutnya, program ini melibatkan banyak kementerian, seperti Kementerian PUPR untuk infrastruktur dan Kementerian Sosial untuk operasional.
“Kalau program sudah jalan tanpa persetujuan DPR, tentu ini tidak sesuai dengan tata cara penganggaran,” katanya.
Baca juga: Sekolah Rakyat di 100 Lokasi Akan Telan Anggaran Rp 2,3 Triliun
Kariyasa juga mengingatkan pentingnya regulasi yang kuat agar program ini bisa berkelanjutan dan tidak berhenti di tengah jalan.
Ia mencontohkan pengalaman program serupa oleh PT Sampoerna yang akhirnya diserahkan ke pemerintah daerah karena tidak mampu dikelola secara berkelanjutan.
“Dengan biaya besar, satu siswa hampir Rp 48 juta per tahun, tanpa regulasi yang mengikat, saya khawatir program ini macet di tengah jalan,” ujarnya.
“Jangan sampai idealisme Presiden membangun Sekolah Rakyat gagal hanya karena ketidaksiapan sistem,” ujarnya.
Ia juga mengkritisi cakupan program yang dinilai terlalu kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia.
Dari data BPS, 280 juta penduduk, sekitar 9 persen atau 28 juta tergolong miskin.
Sementara cakupan program Sekolah Rakyat masih jauh dari angka tersebut.
“Kalau hanya 100 sekolah dari pemerintah dan 100 dari swasta, itu kurang dari 1 persen. Kecil sekali,” katanya.
Baca juga: Tito Tegaskan Kemendagri Siap Dukung Penyelenggaraan Sekolah Rakyat
Kariyasa mewanti-wanti agar perencanaan dan implementasinya dilakukan secara hati-hati dan menyeluruh.
“Kita tidak bisa hanya terus menerus mengatasi kemiskinan dengan bansos. Pendidikan kami yakin harus ada koordinasi swasta dan daerah agar program terlaksana dengan baik,” tegasnya.
