JAKARTA, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, usul agar Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto ditetapkan menjadi pahlawan nasional sudah pernah muncul pada 2010 dan 2015 sebelum kembali muncul pada 2025 ini.
Gus Ipul, sapaan akrabnya, memastikan bahwa setiap usulan agar Soeharto menjadi pahlawan nasional akan terus dipelajari oleh pihak Kementerian Sosial.
“Kalau Pak Harto kan diusulkan sudah beberapa kali ya, 2010, 2015, tahun ini diusulkan kembali. Jadi sudah berulang-ulang diusulkan lah ya. Dan tentu dipelajari, setiap usulan kan harus dipelajari,” kata Gus Ipul usai Rapat Kerja dengan DPR RI, Selasa (20/5/2025).
Dia menegaskan bahwa proses pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto masih dalam tahap pengkajian oleh tim khusus.
Baca juga: Aktivis Temui Mensos, Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Menurut dia, pemberian gelar pahlawan nasional tidak bisa dilakukan secara instan dan harus melewati sejumlah tahapan yang ketat serta memakan waktu antara satu hingga tiga tahun.
“Kita mendengarkan, kita mempelajari. Tindak lanjutnya nanti dibahas di tim gelar pahlawan, yang insyaallah akan bekerja dengan saksama memperhatikan semua aspek,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul menjelaskan, proses pengusulan gelar pahlawan nasional umumnya dimulai dari masyarakat di daerah asal tokoh yang diusulkan.
Kemudian, usulan itu diteruskan ke bupati atau wali kota, lalu ke gubernur, dan akhirnya sampai ke Kementerian Sosial untuk dibahas di Dewan Gelar.
Baca juga: Ketika Aktivis Ramai-ramai Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional…
Saat ditanya apakah pihaknya akan mempercepat proses tersebut, Gus Ipul menegaskan bahwa prosedur tetap harus dijalankan sebagaimana mestinya.
“Ya, atensi itu ada, tapi proses tetap jalan. Harus objektif dan mendengarkan aspirasi masyarakat,” kata dia.
Selain Soeharto, nama aktivis buruh Marsinah juga digadang untuk diusulkan sebagai Pahlawan Nasional.
Namun, Gus Ipul menegaskan bahwa hingga kini usulan tersebut masih dalam tahap diskusi di masyarakat dan belum diajukan secara resmi ke tingkat kabupaten maupun provinsi.
Baca juga: Kontras: 30 Lembaga Internasional Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
“Belum. Masih diproses di masyarakat. Harusnya dari kabupaten dulu, baru ke provinsi, lalu ke pusat. Jadi untuk tahun ini tidak memungkinkan karena belum masuk proses formal,” kaata Gus Ipul.
Ia menambahkan bahwa dalam penilaian gelar pahlawan nasional, tidak hanya dibutuhkan bukti dan saksi sejarah, tetapi juga kajian akademik serta keterlibatan ahli sejarah.
“Setiap tokoh akan dikaji oleh tim yang melibatkan sejarawan, akademisi, juga saksi-saksi. Karena itu bisa makan waktu panjang, ada yang 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Ada juga yang ditolak dulu, lalu diusulkan lagi,” ucap dia.
