JAKARTA, Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai, delapan partai politik di DPR RI cenderung berpihak kepada apra pemilik modal karena menyetujui outsourcing.
Hal ini diucapkan Said menyusul permintaan 4 juta anggota Koalisi Serikat Pekerja – Partai Buruh (KSP-PB) yang berprofesi sebagai petani, nelayan, pelaut, hingga tenaga medis, untuk meminta penghapusan sistem outsourcing atau alih daya.
“Koalisi ini menyatukan partai buruh dengan kelompok-kelompok kerja melawan kepentingan kapitalis modal. Kita tahu 8 partai politik di Senayan cenderung (berpihak) kepada kelas modal. Buktinya apa? Mereka setuju outsourcing,” kata Said di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).
Menurut Said, DPR kerap kali menyetujui kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat kecil, terutama para buruh.
Baca juga: Minta Hapus Outsourcing, Said Iqbal: Kami Percaya Prabowo Berpihak pada Rakyat Kecil
“Mereka setuju UU Cipta Kerja, mereka setuju hal-hal yang merugikan buruh, petani, nelayan, termasuk industri kreator serta media yang bergabung,” ujar dia.
Namun, Said percaya bahwa Presiden RI Prabowo Subianto berpihak pada rakyat kecil.
Oleh sebab itu, ia meminta Prabowo segera menghapus sistem kerja outsourcing.\
“Tapi kami percaya, Bapak Presiden Prabowo ada keberpihakan pada orang kecil, kepada guru, kepada petani, dan kelas pekerja lain sebagaimana disampaikan dalam pidato 1 Mei 2025,” ujar Said.
Said mengatakan, outsourcing dalam pekerjaan tidak dipermasalahkan para buruh, tetapi adanya temuan sistem outsourcing melalui agen.
Baca juga: Said Iqbal Minta Presiden Prabowo Segera Hapus Sistem Outsourcing
“Kalau outsourcing pekerjaan itu oke, misal pabrik TV memberikan outsourcing pekerjaan pembuatan remot ke pabrik remot, itu boleh. Yang enggak boleh adalah tenaga kerja melalui agen,” jelasnya.
Said juga menegaskan tidak boleh ada praktik outsourcing berkedok magang atau sistem mitra.
Sebelumnya, Prabowo berjanji akan menghapus outsourcing atau alih daya saat berpidato dalam peringatan Hari Buruh di Lapangan Monas, Jakarta, pada Kamis (1/5/2025).
Komitmen dalam penghapusan outsourcing itu akan diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Prabowo menjelaskan, Badan Kesejahteraan Buruh Nasional itu akan berperan sebagai penasihat presiden dalam menyusun arah kebijakan terkait ketenagakerjaan, seperti hak dan perlindungan pekerja.
