Pemprov Jabar Punya Utang BPJS Kesehatan Rp311 Miliar, Gara-Gara Pilkada?

Bandung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memiliki utang tunggakan iuran BPJS Kesehatan senilai Rp311 miliar kepada kabupaten dan kota.Terkait itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman mengungkap penyebab tunggakan iuran tersebut. Dia menjelaskan, kondisi itu disebabkan fiskal daerah yang bergeser untuk pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.”Kenapa seperti ini? Karena tahun ini kan ada Pilkada serentak ya, dan itu perencanaannya di 2024. Kita kan membutuhkan anggaran cukup besar, jadi memang ada beberapa atensi kepentingan bersama yang harus diselesaikan, sementara fiskal kan terbatas,” ucapnya pada Selasa, 17 Juni 2025.Meski terjadi keterlambatan, Herman mengeklaim Pemprov Jawa Barat tidak mengabaikan pembiayaan jaminan kesehatan.”Tentu itu ada konsekuensinya pembiayaan. Tapi itu ada hal yang barangkali belum optimal, pembiayaannya BPJS. Tapi bukan berarti tidak penting, BPJS sangat penting, makanya kami sekarang akan seriusi kronologinya akan kami bedah seperti apa,” ucapnya.Adapun untuk saat ini, Pemprov Jawa Barat tengah memetakan proporsi kewajiban yang harus disalurkan kepada kabupaten dan kota sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang baru.”Jangan-jangan ada yang miss, kabupaten dan kota merasa bantuan harus seperti tahun sebelumnya, padahal dengan HKPD ada konsekuensinya. Jadi akan kami formulasikan ulang pembagian dan solusinya,” pungkas Herman.Di sisi lain, Herman mengatakan bahwa tunggakan semacam itu bukanlah hal yang baru. Maka dari itu, dia memastikan bahwa layanan kesehatan akan tetap berjalan seperti biasa.”BPJS juga kan sering punya tunggakan ke RSUD. Jadi kita fair. Kami punya tunggakan, dan akan kami selesaikan,” tandasnya.Penulis: Arby Salim