Pembangunan IKN Masuk Tahap 2, Lelang Proyek Diumumkan Akhir Juni 2025

Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menggelar Pre-Construction Meeting (PCM) sebagai langkah awal pelaksanaan fase kedua pembangunan IKN. PCM ini menandai dimulainya kontrak pekerjaan fisik baru di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.PCM diselenggarakan untuk menyepakati metodologi kerja, penataan lalu lintas proyek, serta koordinasi teknis lintas pihak sebelum kegiatan konstruksi dimulai. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menekankan pentingnya kolaborasi antarpihak dalam menyukseskan fase kedua pembangunan IKN. Untuk itu, lelang proyek bakal segera diumumkan pada akhir Juni 2025.”Kita akan memulai pekerjaan fase kedua pembangunan IKN. Akhir bulan ini akan diumumkan pelelangan untuk pembangunan yang jauh lebih besar. Saya membayangkan pasti akan sangat padat. Kita harus bekerja sebagai satu tim, berkolaborasi dan bersinergi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/6/2025).Basuki menekankan standar tinggi yang harus dijaga dalam pembangunan, khususnya dalam aspek kualitas, keberlanjutan lingkungan, dan estetika.Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kawasan riparian (sempadan sungai), memperhatikan risiko banjir, serta disiplin dalam pengelolaan waktu kerja. Mengingat proyek ini dimulai pada musim hujan, dan hanya memiliki waktu pelaksanaan sekitar enam bulan hingga Desember 2025.Pengelolaan lalu lintas proyek juga menjadi perhatian utama. Basuki mengimbau agar distribusi material di area KIPP IKN harus teratur, dan jangan sampai merusak infrastruktur yang telah terbangun. Selain itu Ia juga menegaskan pentingnya kedisiplinan dalam operasional batching plant. Termasuk kebersihan truk dan kepatuhan terhadap aturan angkutan barang berlebih muatan, alias over dimension over loading (ODOL) di jalan nasional.”Truck harus bersih, tidak boleh kocar-kacir. Khususnya dari batching plant, kalau masih brutal, saya akan tutup,” tegas Basuki.”Juga untuk pengangkutan material, tidak boleh ODOL. Disposal harus ditutup dengan terpal, dan sisa material harus dibersihkan dari lingkungan kerja,” dia kembali menekankan.Terakhir, Basuki mengingatkan kepada seluruh pihak agar menjaga tata kelola pembangunan IKN secara transparan dan akuntabel.”Kita mulai fase dua dengan semangat baru dan disiplin yang lebih baik dari fase sebelumnya. Jangan ada mark up progress, suap menyuap, atau praktik tidak etis lainnya. Mari kita jaga bersama integritas pembangunan IKN,” pungkasnya.Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS)  resmi memulai pelatihan petugas pendataan penduduk IKN. Melalui kegiatan Kick Off Pelatihan Petugas Pendataan Penduduk IKN yang digelar di Gedung Serba Guna, Kantor Kemenko 3 di Plaza Seremoni, Nusantara, Kamis (19/6/2025).Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk menyiapkan pendataan seluruh penduduk yang berada di wilayah delienasi IKN sebagai dasar dari berbagai perencanaan kebijakan yang berbasis data akurat.Pelatihan pendataan penduduk ini diikuti oleh 802 peserta, yang berasal dari wilayah sekitar IKN termasuk mahasiswa, pegawai BPS Provinsi Kalimantan Timur, BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, dan BPS Kutai Kartanegara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pentingnya akurasi dan integritas dalam proses pendataan ini. “Kita belum punya data dasar di wilayah delienasi IKN. Sekarang kita akan mendata semua penduduk, bukan mengambil sampel. Ini adalah data dasar betul. Petugas harus punya semangat dan integritas. Tidak menggunakan persepsi apalagi interpolasi, ekstrapolasi. Semua data harus dicatat apa adanya. Jika datanya keliru, maka kebijakannya akan keliru,” ujarnya.Senada, Kepala BPS Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam mendukung arah pembangunan IKN yang berbasis data dan fakta lapangan. “Ini adalah data dasar pertama yang akan mencakup populasi penduduk dan karakteristik demografi warga di wilayah delienasi IKN. Maka ini akan menjadi akar bagi sejarah penting Ibu Kota Nusantara,” jelas Amalia. Oleh karenanya, Amalia memohon kepada para petugas agar bisa menjaga akurasi, objektivitas, dan konsistensi selama proses wawancara atau observasi di lapangan.”Kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, utamakan kualitas data. Bukan hanya kecepatan, tetapi pastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah data yang akurat,” pinta dia. Adapun tujuan dari pelatihan ini adalah agar seluruh petugas pendataan memahami standar operasional prosedur (SOP), konsep dan definisi, serta tata cara pengisian instrumen. Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, juga menekankan pentingnya keberlanjutan sistem kependudukan yang berbasis teknologi. “Setelah data dasar atau primer terpenuhi, khususnya kependudukan, maka ke depan kita harus punya tool untuk update kependudukan yang real time, baik data kelahiran, kematian, maupun mutasi penduduk,” kata Alimuddin.