ITDP Dorong Elektrifikasi Transportasi Publik

Jakarta – Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) mendorong sejumlah kota melakukan elektifikasi pada transportasi publik. ITDP menilai elektrifikasi transportasi publik memiliki sejumlah keunggulan.Senior Transportation Associate ITDP Indonesia, Mizandaru Wicaksono mengatakan, elektrifikasi transportasi publik pada kendaraan bus, memiliki jarak tempuh harian jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan pribadi. Misalkan, transportasi public seperti bus dalam sahari dapat menjangkau perjalanan sejauh 200 kilometer.“Dibandingkan kalau motor pribadi, penggunaannya cuma dari rumah ke kantor itu paling 20, 40 kilometer kalau di Jakarta ya. Jadi kalau kita menggunakan bus bisa (memangkas perjalanan) lebih dari 2 kali, 3 kali lipatnya dari kendaraan pribadi,” ujar Mizandaru, Kamis (19/6/2025).Mizandaru menilai, Elektrifikasi transportasi publik pada bus dinilai lebih hemat dikarenakan menggunakan daya listrik bukan bahan bakar minyak. Selain itu, bus listrik seperti di kota besar pada perjalanannya telah terjadwal, dikarenakan akan disesuaikan dengan jadwal pengisian daya kendaraan.“Ini menjadi momentum reformasi transportasi publik,” kata Mizandaru.Saat ini, ITDP membantu perkembangan elektrifikasi transportasi publik pada Pemerintah Kota Pekanbaru, Surakarta, dan Surabaya. Hal itu sejalan dengan arahan Pemerintah Pusat dalam menurunkan emisi gas rumah kaca.“Rencana penurunan emisi gas rumah kaca sebanyak 43,20 persen di 2030,” jelas Mizandaru.Elektrifikasi transportasi publick turut diperkuat melalui Peraturan Presiden nomor 55 pada 2019, dan diperbarui Perpres nomor 79 tahun 2023 tentang percepatan adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia. Dewan Energi Nasional dibawah kementerian ESDM, menargetkan 10 persen bus perkotaan sudah 10 persen menggunakan bus listrik.“Pada 2030, Kemenhub menargetkan 90 persen armada angkutan umum perkotaan sudah listrik. Sedangkan pada 2040 sudah 100 persen armada angkutan umum nasional perkotaan sudah listrik,” ucap Mizandaru.Mizandaru menegaskan, penyelenggaraan transportasi publik berbasis elektrifikasi perlu peran penting antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Diketahui pemerintah pusat menetapkan kebijakan dan target nasional, sedangkan Pemerintah Daerah memiliki perencaaan, pengelolaan, dan operasional layanan transportasi publik.“Pemerintah Daerah sebagai implementor utama pengembangan transportasi publik perkotaan, masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat dalam aspek kebijakan, pendanaan, dan penguatan kapasitas untuk mencapai target elektrifikasi transportasi public,” tegas Mizandaru. Mizandaru mengakui pemenuhan elektrifikasi transportasi publik memiliki sejumlah tantangan, yakni biaya investasi awal yang besar dan dukungan fiskal untuk membantu implementasi dalam tingkat daerah. Mizandaru mencontohkan, harga bus listrik masih lebih mahal dibandingkan bus konvensional.“Kalau di Jakarta itu Rp2,5 miliar bus biasa, tapi kalau bus listriknya Rp5 miliar, sehingga butuh dukungan fiskal dari pemerintah pusat,” terang Mizandaru.Sementara, Transport Associate ITDP Indonesia, Rifqi Khoirul Anam menuturkan, ITDP bersama Kementerian Perhubungan merumuskan matriks kesiapan elektrifikasi transportasi publik. Dari 42 kota terdapat 11 kota yang menjadi prioritas elektrifikasi transportasi publik.“Kota Pekanbaru ini menjadi salah satu daerah menjadi prioritas elektrifikasi,” ujar Rifqi.Untuk memenuhi elektrifikasi transportasi publik, wajib terpenuhi komitmen dan kontinuitas penyediaan angaran transportasi publik, serta ketersediaan dan stabilitas jaringan listrik turut wajib terpenuhi. Selain itu, dukungan fiskal Pemerintah Daerah turut dan kebijakan transportasi berkelanjutan pendukung turut membantu menyukseskan elektrifikasi transportasi publik.“Walaupun memang peta jalan ini jadi acuan awal, di level nasional yang sifatnya high level, tapi masih perlu pendetailan di tingkat daerah,” tutup Rifqi.