JAKARTA, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Ace Hasan Syadzily menyarankan agar penanganan terhadap anak-anak bermasalah tidak semata-mata dilakukan melalui pendekatan militer.
Menurut dia, masih banyak institusi lain, selain pendidikan, yang dapat dilibatkan, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Dinas Perlindungan Anak.
“Bagi kami, sebaiknya ada institusi-institusi yang bisa dijadikan sebagai memperbaiki perilaku anak tersebut. Dan kita sudah banyak institusinya, selain lembaga pendidikan, kan ada juga KPAI atau misalnya ada Dinas Perlindungan Anak dan lain sebagainya,” kata Ace, ditemui di Kantor Lemhannas, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Pernyataan Ace disampaikan usai ditanya soal kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang bekerja sama dengan TNI untuk membina anak-anak nakal melalui pendidikan di barak militer.
Baca juga: Dedi Mulyadi: Besok, 273 Pelajar Akan Keluar dari Barak Militer
Ia menekankan, pendekatan terhadap anak harus dilakukan secara menyeluruh dan mempertimbangkan berbagai aspek perkembangan anak.
“Karena itu penanganan terhadap anak tentu harus dilihat dalam perspektif yang komprehensif. Tidak hanya ditekankan kepada aspek misalnya fisik saja, tetapi yang harus dilihat adalah juga penanganan dari hulu sampai hilir,” ungkap dia.
Politikus Partai Golkar ini menambahkan, karakter anak terbentuk dari lingkungan sosial, keluarga, serta sistem pengasuhan yang selama ini mereka alami.
Karena itu, solusi pendidikan tidak bisa disamaratakan.
“Tidak semua bisa diselesaikan itu secara dalam tanda kutip pendidikan militer,” tegas Ace.
Baca juga: Menko PMK Pastikan Kawal Terus Pendidikan Anak di Barak Militer
Ace juga menekankan bahwa pendidikan militer bukan ditujukan bagi anak-anak yang bermasalah secara perilaku, melainkan bagi mereka yang terbaik dan terpilih untuk menjadi calon pemimpin bangsa.
“Ini bapak-bapak kita di belakang ini (menunjuk para perwira tinggi TNI) pendidikan militer, ini orang-orang yang terbaik. Jadi, jangan sampai terstigma bahwa kalau orang nakal dimasukkan ke barak militer,” tutur Ace.
Ia menilai, kebijakan semacam itu perlu dikaji lebih lanjut agar tidak menciptakan pendekatan yang keliru dalam mendidik generasi muda.
Pendidikan, kata dia, harus sejalan dengan aspek emosional, intelektual, dan spiritual anak.
Diberitakan sebelumnya, Pemprov Jabar bekerja sama dengan TNI untuk membina siswa-siswi yang dianggap bermasalah ke barak militer.
Baca juga: KPAI Sebut Program Barak Militer Dedi Mulyadi Berpotensi Langgar Hak Anak
Sebanyak 273 siswa sebelumnya telah mengikuti pendidikan militer di barak militer Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Hari ini, mereka semua rencananya selesai menjalankan pendidikan tersebut.
Program ini merupakan bagian dari penanganan siswa bermasalah di Jawa Barat yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
