Soroti Ketimpangan, Iran Pertanyakan Manfaat Bertahan di Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir

Jakarta – Duta Besar (Dubes) Iran untuk Republik Indonesia Mohammad Boroujerdi menggarisbawahi bahwa keanggotaan Iran dalam Non-Proliferation Treaty (NPT) atau Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir bergantung pada penerapan prinsip timbal balik yang adil.Boroujerdi menekankan bahwa NPT merupakan perjanjian internasional yang bersifat dua arah, yang menuntut adanya keseimbangan antara kewajiban dan hak dari negara-negara anggotanya. Selain memberikan hak bagi Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan nuklir suatu negara, NPT juga memberikan hak kepada negara tersebut untuk menerima fasilitas, bantuan teknis, dan kemudahan lain dari IAEA.”Apabila dalam pengawasan dan pemberian fasilitas tidak terdapat keseimbangan, bahkan tidak berlaku sama sekali, untuk apa sebuah negara harus berada dalam NPT?” tanya Boroujerdi dalam konferensi pers di kediaman resminya di Jakarta, Selasa (17/6).Dubes Boroujerdi menyoroti ketimpangan standar internasional, dengan menyatakan bahwa meskipun Israel bukan anggota NPT dan memiliki senjata nuklir serta melakukan serangan ke berbagai wilayah, termasuk Gaza dan Iran, komunitas internasional tetap tidak memberikan respons atau tekanan terhadap negara tersebut.Sebaliknya, Iran yang menjadi anggota NPT, bahkan menjalankan protokol tambahan dari perjanjian ini, dinilainya tetap berada di bawah sorotan.”Kami tidak memiliki hulu ledak nuklir, kami tidak memiliki bom nuklir. IAEA telah mengesahkan dan memverifikasi hal tersebut berulang kali,” tegasnya, seraya menambahkan Iran tidak pernah menjadi ancaman bagi negara lain.Boroujerdi menyatakan bahwa selama IAEA tetap menjalankan kerja sama secara dua arah dan memenuhi tanggung jawab teknisnya sesuai ketentuan NPT, Iran akan terus berkomitmen sebagai anggota.”Kami belum keluar dari NPT. Iran masih menjadi bagian dari NPT dan kerja sama masih berlangsung,” ujarnya.Namun, dia mengingatkan bahwa bila kerja sama ini hanya bersifat sepihak dan Iran hanya diminta memenuhi kewajibannya tanpa memperoleh hak-haknya maka keanggotaan Iran dalam NPT bisa memiliki batas.