JAKARTA, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyoroti buruknya sistem perparkiran di Ibu Kota yang ia nilai tidak mengalami perubahan berarti selama 15 tahun terakhir.
Oleh karena itu, Pramono bakal melakukan pembenahan, salah satunya dengan menerapkan sistem pembayaran parkir nontunai atau cashless.
“Parkir di Jakarta ini sudah 15 tahun tidak pernah berubah. Maka dengan demikian, supaya parkir ini menjadi terkelola lebih baik, saya termasuk setuju kalau kemudian parkir itu cashless, tidak pakai uang cash,” ucap Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).
Baca juga: 5 Tuntutan Demo Ojol, Beri Sanksi ke Aplikator yang Melanggar hingga Hapus Tarif Hemat
Selain digitalisasi sistem pembayaran, Pramono juga membuka kemungkinan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus untuk pengelolaan parkir.
Usulan ini sebelumnya disampaikan oleh DPRD DKI Jakarta melalui Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran.
“Sehingga dengan demikian ini akan membuat sistem yang menjadi lebih baik dan mudah-mudahan segera kita bisa tangani untuk itu,” kata Pramono.
Sebelumnya, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mengkritik kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir yang dinilai tidak memberikan peningkatan kinerja signifikan.
Ia bahkan menyarankan agar pengelolaan parkir dilelang ke pihak swasta jika tidak ada pembenahan.
“Kebocoran di parkir ini luar biasa, angkanya itu sampai triliunan lah. Cuma memang ke depannya kalau kita melihat UPT parkir ini begini-begini terus, ya mungkin kita akan sarankan kepada Pak Gubernur dibubarin aja. Kita lelang aja kepada swasta. Supaya swasta yang mengelola aja,” ucap Kenneth saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Baca juga: Tekan Kerugian Daerah, DPRD Jakarta Usulkan Pembentukan BUMD Parkir
Kenneth juga menilai kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta belum maksimal dalam menangani persoalan parkir liar. Ia menyebut perlu adanya evaluasi terhadap Kepala Dinas Perhubungan karena dinilai tidak mampu menindaklanjuti laporan masyarakat.
“Makanya Dishub ini juga harus dievaluasi. Kalau malas-malas, ya memang kerjanya malas-malas atau memang tidak ada passion-nya. Mungkin bisa diganti, bisa dicopot, atau digeser. Jangan di situ lagi, cari orang yang benar-benar bisa kerja,” kata dia
Politikus PDI-P itu pun menilai kinerja Dishub ini tidak sejalan dengan visi Pramono-Rano yang berfokus pada pelayanan publik.
Padahal, menurut dia, Pramono telah menunjukkan upaya pemberantasan parkir liar dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir. Namun, upaya tersebut belum diikuti jajarannya.
