2.554 Personel Amankan Demo Ojol, Ini Imbauan Polisi untuk Masyarakat dan Demonstran

Jakarta – Sebanyak 2.554 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa atau demo pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta pada hari ini, Selasa (20/5/2025). Demo ojol bertajuk Aksi Akbar 2025 ini digelar oleh organisasi pengemudi daring.Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menjelaskan, pengamanan melibatkan pelbagai unsur dari Polri, TNI AD, serta sejumlah perangkat Pemerintah Provinsi Jakarta, seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemadam Kebakaran.”Kekuatan pengamanan yang dilibatkan sebanyak 2.554 personel dengan rincian personel Polda sebanyak 1.913 personel, Polres Jakpus 230 personel, TNI 320 personel dan Pemda 91 personel,” kata dia dalam keterangannya, Selasa (20/5/2025).Kepolisian pun mengimbau kepada seluruh masyarakat dan pengguna jalan agar menghindari kawasan Monas, Bundaran HI, Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR/MPR RI selama kegiatan unjuk rasa berlangsung.”Mengatur waktu dan rute perjalanan untuk menghindari potensi kemacetan dan penutupan arus lalu lintas. Tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ade Ary. Sementara kepada peserta aksi, Ade Ary meminta agar penyampaian aspirasi dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.”Tidak membawa benda-benda yang membahayakan keselamatan umum, menghindari tindakan provokatif dan menjaga ketertiban di lokasi unjuk rasa, menghargai aparat keamanan yang menjalankan tugas pengamanan secara profesional,” ujar dia.Dia menegaskan, Polda Metro Jaya menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, namun juga berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban bersama.”Dengan kerja sama yang baik antara masyarakat, peserta unjuk rasa, dan aparat keamanan, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif,” tandas dia.Aksi demo ojol ini dipicu oleh ketidakpuasan para pengemudi terhadap kebijakan aplikator yang dianggap merugikan. Beberapa isu yang menjadi perhatian utama para pengemudi antara lain tarif yang tidak sesuai, sistem pembagian hasil yang tidak adil, dan kurangnya perlindungan terhadap pengemudi.Ribuan pengemudi ojek online (ojol) mengancam akan mematikan aplikasi dan menggelar unjuk rasa besar-besaran secara serentak pada Selasa, 20 Mei 2025, sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang diduga melanggar regulasi.Para pengemudi berharap melalui aksi demo ojol ini, pihak aplikator dan pemerintah dapat lebih memperhatikan aspirasi mereka dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Meski begitu, beberapa asosiasi pengemudi ojol menolak aksi tersebut dan tetap memilih bekerja melayani para pelanggan pada hari ini.  Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan pun telah mengundang para aplikator untuk membahas terkait tuntutan para pengemudi ojol. Mereka pun memberikan penjelasan terkait tuntutan yang disuarakan para driver ojol.Presiden unit bisnis On-Demand Services PT Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) Catherine Hindra Sutjahyo menyatakan, pihaknya tidak mengambil potongan komisi ojol lebih dari 20 persen. Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022 untuk kendaraan roda dua.”Biaya perjalanan itu yang dibagikan 80 persen untuk mitra pengemudi, 20 persen untuk aplikator. Ini enggak bisa berubah. Ini tidak dipotong dari pendapatan mitra driver, tapi dari konsumen ke aplikator,” jelasnya.Lebih lanjut, Catherine juga menjawab potongan biaya untuk mitra driver ojol yang terkesan lebih besar dari seharusnya. Itu karena adanya biaya jasa aplikasi yang dikenakan aplikator kepada konsumen, di luar hitung-hitungan tarif dasar untuk pengemudi.”Kita ada yang namanya biaya jasa aplikasi. Ini kalau bahasa di industri platform fee, dan lain-lain. Biayanya 100 persen pada konsumen ke aplikator. Tujuannya, untuk menjaga kesinambungan sistem,” ungkap dia.Pernyataan senada dilontarkan Director Mobility & Logistics Grab Indonesia, Tyas Widyastuti. Dalam hal pemotongan komisi, pihaknya pun hanya mengambil 20 persen dari tarif dasar.”Kami ingin menegaskan, selalu mengenakan komisi sesuai regulasi. Tidak pernah lebih dari 20 persen. Ini hanya berlaku untuk tarif dasar saja, bukan total keseluruhan biaya,” kata dia.