Harga Rusun Bisa Turun Jadi Rp 200 Juta per Unit Lewat Program 3 Juta Rumah

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, memproyeksikan harga per unit rumah susun dapat ditekan menjadi sekitar Rp 200 juta. Hal tersebut dapat terjadi lantaran pemerintah akan menyiapkan lahan untuk kebutuhan program 3 juta rumah.Fahri menjelaskan harga tanah berkontribusi hingga 40% dalam struktur harga rumah di dalam negeri. Mengingat rata-rata harga rusun di Jabodetabek telah menembus Rp 300 juta, program 3 juta rumah dapat menekan harga rusun di kawasan tersebut ke kisaran Rp 200 juta.”Kami telah menghitung dan mendapatkan angka-angka fantastis kalau komponen tanah dikeluarkan dari struktur harga rumah. Maka dari itu, pemerintah akan ambil alih tanah dalam program 3 juta rumah,” kata Fahri dalam International Conference on Infrastructure, Kamis (12/6).Fahri mengakui kebijakan tersebut akan mendisrupsi pasar rusun di dalam negeri. Namun, Fahri menekankan pasar rusun yang akan terdistorsi adalah pasar rusun untuk masyarakat berpendapatan tinggi.Maka dari itu, Fahri mengaku langkah pengambil alihan tanah merupakan tindakan yang baik lantaran menguntungkan masyarakat umum. “Tindakan ini jangan menjadi keruh. Kalau tidak ingin pemerintah ambil alih tanah, orang kaya harus menurunkan harga tanah, kan mereka yang mengontrol harga tanah,” katanya.Walau demikian, Fahri menunjukkan mayoritas atau sekitar 80% dari pendanaan program 3 juta rumah per tahun harus datang dari pengembang. Alhasil, sektor swasta harus menyiapkan dana Rp 240 juta untuk membangun 1 juta unit rusun, sementara pemerintah akan merenovasi 2 juta rumah dengan anggaran sekitar 70 triliun.Fahri menyampaikan Kementerian Keuangan telah menyetujui rencana tersebut. Dengan kata lain, anggaran program perumahan pada tahun depan akan mendekati angka Rp 70 triliun.”Seluruh anggaran tersebut akan dimiliki lintas kementerian, karena objek perumahan menjadi tanggung jawab banyak pihak juga,” katanya.Pemerintah melakukan renovasi rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Anggaran program BSPS pada tahun ini mencapai Rp 850 miliar untuk renovasi 38.504 unit rumah. Dengan demikian, bantuan anggaran renovasi yang dikucurkan pemerintah pada tahun ini adalah sekitar Rp 22 juta per rumah.Fahri tidak menjelaskan penambahan anggaran program BSPS pada tahun ini. Namun, ia memberikan sinyal bahwa pemerintah akan menekan biaya renovasi rumah dengan menekan rantai distribusi komponen konstruksi dengan program Koperasi Merah Putih.Mayoritas anggaran renovasi dalam program BSPS adalah biaya komponen konstruksi atau senilai Rp 17,5 juta per rumah. Fahri mengusulkan, agar Koperasi Merah Putih dapat menjadi pusat pengumpulan komponen konstruksi seperti semen, baja, dan komponen lainnya.Ia menghitung pemangkasan rantai distribusi dapat menekan biaya renovasi atap untuk rumah tipe 40 menjadi Rp 1,5 juta per rumah. Ia pun optimistis pemberdayaan Koperasi Merah Putih setidaknya dapat meniadakan rumah dengan atap bocor di dalam negeri.”Artinya, kami harus mengejar pasokan komponen konstruksi dengan harga murah. BUMN seharusnya sudah dapat mengendus rencana ini dengan menghitung permintaan setiap komponen konstruksi,” ujarnya.