JAKARTA, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta kembali melanjutkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung dengan mengeluarkan tiga penetapan lokasi (penlok) baru.
Gubernur Jakarta Pramono Anung menetapkan penlok tersebut di wilayah Pengadegan, Cawang, dan Cililitan.
“Sungai Ciliwung yang menjadi konstribusi terbesar banjir di Jakarta hampir 40 persen lebih, kita sudah mengeluarkan penloknya di Pengadegan, Cawang, dan Cililitan,” kata Pramono saat ditemui di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (19/5/2025).
Baca juga: Pemkot Jaksel Bakal Buat Resapan Air dan Normalisasi Waduk untuk Atasi Banjir
Menurut Pramono, pihaknya saat ini menunggu surat tugas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memulai proses pembebasan lahan.
Ia menargetkan pembayaran lahan di segmen Pengadegan dapat dilaksanakan pada akhir Juni 2025.
“Surat tugas sudah keluar, sekarang bulan Mei, Juni. Paling enggak akhir Juni sudah dilaksanakan pembayaran di segmen Pengadegan,” lanjutnya.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta, Ika Agustin Ningrum, menyatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 98 miliar untuk proyek normalisasi Sungai Ciliwung.
Anggaran tersebut masih berpotensi bertambah seiring pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2025 bersama DPRD Jakarta.
“Kami menyiapkan Rp 98 Miliar dan memungkinan akan kita tambah (anggarannya) dan progres pertama yang akan kita laksanakan ada di segmen Pengadegan,” kata Ika.
Baca juga: Kali Ciliwung Dikeruk, Lumpur Bakal Dibuang ke Ancol pada Malam Hari
Sebelumnya, Sekretaris Dinas SDA Jakarta, Hendri, mengungkapkan, proses pembebasan lahan ini mencakup 634 bidang tanah dengan luas total 12,908 hektar.
Cawang menjadi wilayah dengan jumlah bidang terbanyak, yakni 411 bidang tanah seluas 58.946 meter persegi.
Sementara itu, Bidara Cina mencakup 162 bidang tanah dengan luas 57.035 meter persegi. Lalu, Pengadegan sebanyak 61 bidang tanah dengan luas 13.101 meter persegi.
“Fokus pembebasan lahan untuk normalisasi Ciliwung, yakni Cawang 411 bidang tanah, Bidara Cina 162 bidang tanah, dan Pengadegan 61 bidang tanah,” ujar Hendri saat dikonfirmasi, Jumat (7/3/2025).
Proyek normalisasi Sungai Ciliwung sebenarnya sudah dimulai sejak era Gubernur Joko Widodo. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, proyek ini terhambat akibat kendala pembebasan lahan dan penolakan warga yang bermukim di bantaran sungai.
Data terbaru menunjukkan dari total rencana normalisasi sepanjang 33,69 kilometer, baru sekitar 17,17 kilometer yang berhasil diselesaikan. Sisanya, sepanjang 16,52 kilometer, masih tertunda akibat proses pembebasan lahan yang belum rampung.
“Jika terdapat masyarakat yang menolak, maka Pemprov DKI akan melakukan konsultasi publik ulang. Namun apabila masih ada yang menolak, maka Pemprov DKI akan membentuk tim kajian keberatan,” ujar Kepala Unit Pengadaan Tanah Dinas SDA Jakarta, Roedito Setiawan, saat dikonfirmasi, Senin (14/4/2025).
