JAKARTA, Dalam evaluasi 100 hari masa kerja Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Jakarta menyoroti efektivitas program job fair yang dinilai belum optimal.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada program-program yang perlu dikritisi karena belum berjalan optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Ketua Fraksi PSI DPRD Jakarta, William Aditya Sarana, dalam keterangan tertulis pada Jumat (30/5/2025).
Baca juga: 100 Hari Pramono-Rano, PSI Jakarta Apresiasi Program Transportasi Gratis
Ia merujuk pada hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia berjudul Evaluasi Publik atas Kinerja 100 Hari Gubernur-Gubernur di Jawa, yang menyebutkan sekitar 47 persen warga Jakarta belum mengetahui keberadaan program job fair.
“Salah satunya adalah job fair. Ternyata masih ada sekitar 47 persen warga Jakarta yang belum mengetahui keberadaannya,” lanjutnya.
William juga menyoroti keraguan publik terhadap efektivitas program tersebut dalam menekan angka pengangguran di Jakarta.
“Ini harus menjadi bahan evaluasi. Program job fair seharusnya bisa menjadi solusi bagi warga yang sedang mencari pekerjaan,” ujarnya.
Menurut dia, optimalisasi program ketenagakerjaan sangat penting di tengah kondisi ekonomi yang sulit, di mana angka pemutusan hubungan kerja meningkat dan daya beli masyarakat menurun.
Baca juga: Kepuasan Publik terhadap Pramono Urutan 5, Stafsus: Jadi Masukan dan Bahan Evaluasi
Ia juga mendorong Pramono untuk lebih terbuka dalam berdialog dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
“Dengan membuka ruang dialog, Pemprov bisa mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program serta aspek yang perlu ditingkatkan,” kata William.
“Harapannya, hal ini bisa membuat kebijakan-kebijakan Mas Pram menjadi lebih tepat sasaran dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Jakarta,” tutupnya.
