Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat mendorong Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dapat dilaksanakan secara objektif.
Atip juga berharap proses SPMB 2025 yang sudah dimulai ini bisa transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.
Itu dikatakan Atip saat menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada pemangku kepentingan terkait melalui forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) dengan tema “SPMB Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”.
Sosialisasi itu digelar di Plasa Insan Berprestasi, Kompleks Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (23/5/2025) lalu.
“Kebijakan tersebut merupakan elaborasi dari amanat konstitusi, karena pendidikan adalah hak seluruh warga negara. Bukan saja mereka mendapatkan hak dan akses, tetapi juga mendapat pendidikan yang bermutu,” kata Atip dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (25/5/2025).
Baca juga: Tes Calistung Dihapus untuk Masuk SD di SPMB 2025, Ini Tujuannya
Atip mengatakan, SPMB memiliki filosofi utama yakni Pendidikan Bermutu untuk Semua, yang memastikan domisili murid mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan terdekat.
Kebijakan ini juga memberikan perhatian khusus pada kelompok masyarakat kurang mampu serta kebutuhan spesifik daerah melalui fleksibilitas kebijakan di tingkat daerah.
“SPMB ini bukan saja mengatur tentang penyebaran sekolah-sekolah yang dapat diakses, tetapi juga berusaha untuk memastikan bahwa sekolah tersebut bermutu,” ujarnya.
Dia menambahkan, dalam hal ini, pemerintah daerah harus memberikan data-data mengenai satuan pendidikan yang ada di wilahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa, Kementerian Komunikasi dan Digital, Molly Prabawaty, menyoroti bagaimana pendidikan Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Perkembangan itu terlihat dalam tiga area utama yaitu akses pendidikan, kualitas pendidikan, dan lingkungan belajar.
Baca juga: Beda Jalur Domisili Radius dan Wilayah di SPMB DIY 2025 SMA/SMK
Ia pun menambahkan terkait pentingnya kebijakan ini dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Dalam mewujudkan hal tersebut, anggota Bakohumas perlu berkolaborasi dan bersinergi dalam membangun narasi yang kuat, serta menggaungkannya bersama-sama melalui berbagai saluran komunikasi yang kita kelola,” jelas Molly.
