SOLO, Restoran legendaris Ayam Goreng Widuran di Kota Solo mendapat sorotan tajam di media sosial usai viral isu bahwa produk yang mereka sajikan ternyata termasuk kategori non-halal.
Dampaknya, rating di Google Review dibanjiri bintang 1 dari konsumen yang merasa tidak mendapat informasi cukup sejak awal.
Kasus ini mencuat setelah sejumlah konsumen muslim mengaku kecewa karena tidak mengetahui bahwa ayam goreng yang mereka santap dimasak dengan bahan non-halal, seperti penggunaan minyak babi.
Mereka menyampaikan komplain melalui berbagai kanal, termasuk media sosial dan ulasan Google Maps.
Salah satu karyawan Ayam Goreng Widuran, Ranto, mengakui bahwa penjelasan mengenai status non-halal baru dicantumkan setelah muncul banyak keluhan.
“Udah dikasih pengertiannya non-halal. Ya karena viralnya dikasih pengertian non-halal kremesnya itu. Beberapa hari yang lalu,” kata Ranto seperti dikutip dari Tribun Solo, Senin (26/5/2025).
Baca juga: Minta Maaf ke Jokowi, Kader PSI Dian Sandi: Niat Saya Bukan Mempermalukan
Ranto menambahkan bahwa pihaknya sudah memasang keterangan non-halal di berbagai platform, termasuk outlet fisik, media sosial Instagram, hingga Google Maps.
“Reklame sudah ada. Di IG sudah ada. Baru yang viral ini,” tuturnya.
Ia juga menyampaikan bahwa sejak awal berdiri pada 1971, mayoritas pelanggan Ayam Goreng Widuran adalah konsumen non-muslim.
“Kebanyakan non-muslim (pelanggan). Sejak 1971,” jelasnya.
Sementara itu, melalui akun resmi Instagram Ayam Goreng Widuran, pihak manajemen restoran menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi, dan menegaskan bahwa seluruh outlet mereka kini telah mencantumkan keterangan non-halal secara jelas.
Wali Kota Solo, Respati Ardi, merespons soal polemik ayam goreng Widuran.
Respati pun langsung melakukan rapat mendadak dengan sejumlah Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD).
Salah satunya adalah untuk segera mengeluarkan regulasi untuk mengatur terkait kuliner halal dan non halal yang ada di kota Solo.
“Jadi saya mengapresiasi kalau sampai minta maaf. Tapi hari ini saya sudah bergerak bersama Satpol PP dan Disdag, kita akan melakukan percepatan terkait sertifikasi halal. Ini masalah perlindungan konsumen,” terang Respati
“Kami serius, pemerintah kota akan menyisir dan mensosialisasikan sertifikasi halal. Dan memang kita akan mencari juga yang memang makanan tidak halal, silahkan diklaim tidak halal. Tapi kalau ada yang ingin mendapatkan sertifikasi halal, kita akan melakukan percepatan untuk kuliner yang ingin mendapatkan sertifikasi halal,” tegas eks Ketua HIPMI tersebut.
