JAKARTA, KOMPAS.com — Skor indeks pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia tercatat masih di bawah rata-rata kawasan Asia Timur dan Asia Selatan.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menyampaikan hal ini dalam Global Business Summit di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Minggu (25/5/2025).
“Indonesia berada di peringkat ke-78 dari 167 negara, dengan skor indeks SDG secara keseluruhan 69,4 poin. Sedikit di bawah kawasan Asia Timur dan Selatan yang rata-ratanya 70,9 poin,” ujar Todotua.
Baca juga: Dukung SDGs, Bank Mandiri Optimalkan Sistem Daur Ulang dan Akses Air Bersih
Menurut dia, dari 17 indikator SDGs, Indonesia baru mencatat kemajuan signifikan pada dua indikator: pengentasan kemiskinan dan pendidikan berkualitas. Keduanya berkembang pesat karena pemanfaatan teknologi.
Tujuh indikator lain mengalami peningkatan yang dinilai cukup. Di antaranya energi terjangkau dan bersih, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta sektor industri, inovasi, dan infrastruktur.
Todotua mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam lima tahun ke depan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan memperkuat capaian SDGs.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah mendorong peningkatan investasi berkelanjutan guna memacu produktivitas ekonomi nasional.
“Kami percaya investasi adalah kunci utama untuk meningkatkan PDB. Target pemerintah Indonesia sebesar 815 miliar dollar AS investasi langsung selama 2025 hingga 2029, atau setara 15,7 persen dari pertumbuhan ekonomi terkini,” jelas Todotua.
Ia menambahkan, kebijakan investasi langsung difokuskan pada sektor strategis yang mendukung pencapaian SDGs. Beberapa sektor prioritas antara lain hilirisasi sumber daya alam berkelanjutan, energi baru dan terbarukan, pertanian dan industri pangan, farmasi, alat kesehatan, industri kesehatan, serta pendidikan tinggi dan vokasi.
Baca juga: Di Majelis Umum PBB, AS Tolak dan Kecam SDGs
Pemerintah juga terus memperkuat stabilitas iklim investasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Salah satu caranya dengan meningkatkan kepastian hukum dalam prosedur investasi.
Langkah tersebut dilakukan melalui penerapan prinsip pelayanan yang positif dan efektif berdasarkan kesepakatan standar layanan antar kementerian.
