JAKARTA, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realiasasi belanja bantuan sosial (bansos) telah mencapai Rp 43,6 triliun atau 32,3 persen dari target APBN 2025.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, penyaluran bansos hingga April ini merosot 21,44 persen dari Rp 55,5 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penurunan ini disebabkan karena Kemenkeu tengah memproses pemadanan, validasi, dan penyesuaian data penerima bansos dengan data dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran bansos.
“Sehingga nanti akan ada beberapa yang agak lambat di bulan April, tapi ini gunanya adalah untuk memperbaiki ketepatan sasaran dari belanja perlindungan sosial kita,” ujarnya saat konferensi pers APBN KiTa Mei 2025 di kantornya, Jumat (23/5/2025).
Baca juga: Pemerintah Siapkan 6 Insentif pada 5 Juni, Ada Diskon Listrik, Diskon Tarif Tol, hingga Bansos
Rinciannya, untuk penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) meski sama-sama disalurkan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), namun realisasi tahun ini lebih rendah yakni Rp 7,3 triliun dibandingkan Rp 10,5 triliun di 2024.
Suahasil menyebut penurunan realisasi ini dikarenakan penyaluran bansos PKH untuk Kuartal II 2025 baru akan mulai dibayarkan pada Mei dan Juni.
Kemudian untuk bansos Program Indonesia Pintar (PIP), realisasinya turun signifikan dari pada 2024 mencapai Rp 5,9 triliun untuk 9.4 juta siswa menjadi hanya Rp 1,5 triliun untuk 2,9 juta siswa di tahun ini.
Demikian juga dengan Kartu Sembako, realisasinya hingga akhir April lalu hanya Rp 10,9 triliun untuk 18,3 juta KPM. Padahal di tahun sebelumnya mencapai Rp 16,5 triliun untuk 18,7 juta KPM.
Baca juga: Tanda Bansos PKH 2025 Tahap 2 Siap Cair, Ini Cara Ceknya
Sementara itu, untuk program bansos Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) realisasinya sama dengan tahun lalu, yaitu sebesar Rp 15,4 triliun untuk 96,7 juta peserta.
Sedangkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah realisasinya mengalami kenaikan dari Rp 6,5 triliun untuk 778.000 mahasiswa di 2024 menjadi Rp 7,4 triliun untuk 798.200 mahasiswa.
