Pimpin Ditjen Pajak, Sri Mulyani Minta Bimo Wijayanto Genjot Penerimaan Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik Dirjen Pajak Bimo Wijayanto pada Jumat (23/5). Usai pelantikan, Sri Mulyani memberi pesan kepada Bimo untuk meningkatkan sejumlah hal, termasuk penerimaan pajak. “Kita sudah memahami harapan pimpinan negara bahwa penerimaan negara harus meningkat, rasio pajak harus naik, dan pelayanan kepada wajib pajak harus membaik,” kata Sri Mulyani dalam Pelantikan Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (23/5). Dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN), penerimaan negara akan menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kondisi ekonomi, sosial, hingga situasi yang terus berubah secara dinamis. Untuk itu, peningkatan penerimaan negara hingga rasio pajak bukan hanya soal target. Menurut Sri Mulyani, APBN merupakan instrumen yang memiliki peran sangat penting dalam menjamin kebutuhan negara dapat dibiayai secara berkelanjutan tanpa melemahkan atau mematikan pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, fungsi penerimaan negara juga diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. Sementara masyarakat yang mampu, wajib memenuhi kewajiban pajaknya. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa masyarakat menginginkan agar penerimaan pajak terus meningkat. Namun masih ada masyarakat dan pelaku usaha yang enggan untuk membayar pajak.Perempuan yang kerap disapa Ani itu menilai hal tersebut merupakan kontradiksi yang harus dikelola secara berkelanjutan. “Setiap rupiah yang berhasil dikumpulkan bukan sekadar menjadi penerimaan negara, tapi memiliki peran penting dalam menjawab tantangan-tantangan struktural yang dihadapi bangsa,” ujar Sri Mulyani. Sri Mulyani mengumumkan APBN 2025 mengalami surplus sebesar Rp 4,3 triliun per April 2025. Ini merupakan perubahan signifikan setelah APBN mencatat defisit selama tiga bulan berturut-turut sejak Januari hingga Maret.”Setelah mengalami defisit tiga bulan pada Januari hingga Maret, APBN pada April mengalami turn around atau perubahan,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2026, Selasa (20/5).Ia menambahkan, keseimbangan primer juga mencatat surplus sebesar Rp 173,9 triliun. Sementara posisi kas negara turut mencatatkan surplus Rp 283,6 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).Sri Mulyani menjelaskan bahwa penerimaan negara terus menunjukkan tren penguatan. Hingga April 2025, pendapatan negara telah mencapai Rp 810,5 triliun atau 27% dari target.Sebelumnya dia menyatakan tak khawatir dengan defisit APBN yang membengkak pada Maret 2025. Saat itu, defisit tercatat Rp 104,2 triliun atau 0,43% dari Produk Domestik Bruto (PDB), melonjak dari Rp 31,2 triliun pada Februari.“Defisit Rp 104,2 triliun ini bukan hal yang menimbulkan kekhawatiran,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Rabu (30/4).Defisit tersebut berasal dari realisasi pendapatan negara sebesar Rp 516,1 triliun (17,2% dari target) dan belanja negara Rp 620,3 triliun (17,1%).