JAYAPURA, Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Jayapura Kota, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fredrickus W.A. Maclarimboen, menyebutkan bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) terkait penolakan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak memiliki izin.
Demo itu berlangsung ricuh. Massa mahasiswa membakar truk polisi.
“Perlu diketahui bahwa aksi mereka (mahasiswa) dalam penyampaian aspirasi tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian,” katanya dalam keterangan kepada wartawan pasca-kericuhan yang terjadi antara massa aksi mahasiswa dan aparat kepolisian di Jayapura, Papua, Kamis (22/5/2025).
Baca juga: Demo Tolak Kenaikan UKT di Uncen Jayapura Ricuh, Mahasiswa Bakar Truk Polisi
Menurut mantan Wakil Direktur Intelkam Polda Papua ini, awalnya aksi demo penyampaian aspirasi berjalan dengan baik dan telah didengar oleh pimpinan Universitas Cenderawasih yang diwakili oleh Pembantu Rektor (PR) III.
“Awalnya penyampaian aspirasi sejatinya sudah terlaksana dan sudah didengar langsung oleh pihak kampus, yakni PR III Uncen,” ungkap Fredrickus.
Fredrickus menambahkan bahwa meskipun sudah berbicara dengan pimpinan kampus, para mahasiswa yang menggelar aksi demo hendak menghentikan aktivitas di kampus dengan menutup portal gapura Kampus Uncen Perumnas III Waena.
Baca juga: Aksi Tolak UKT di Uncen Memanas, Polisi Terpaksa Mundur
“Akhirnya terjadi gesekan bersama aparat kepolisian yang sedang melaksanakan pengamanan di lokasi, sehingga kericuhan pun terjadi,” jelasnya.
Akibat kericuhan ini, satu unit truk polisi milik Polresta Kota Jayapura dibakar massa, dan aksi lempar batu dilakukan oleh massa aksi mahasiswa dari dalam kampus Uncen. Sedangkan aparat kepolisian melakukan pengamanan dengan menembakkan water cannon dan gas air mata ke arah massa aksi.
Perlu diketahui bahwa berdasarkan selebaran aksi demo yang diterima , kenaikan biaya pendidikan sangat membebani mahasiswa, khususnya orang asli Papua (OAP).
Banyak mahasiswa tidak mampu melanjutkan kuliah akibat tingginya UKT/SPP.
“Kami menuntut penyesuaian biaya, agar pendidikan tetap bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat,” ungkap Koordinator Lapangan Umum, Milinut Gwijangge dan Yusak Gobai, yang dikutip , Kamis (22/5/2025).
