Polemik Tulis Ulang Sejarah, DPR Akan Panggil Fadli Zon

Jakarta – Rencana menulis ulang atau merevisi sejarah Indonesia yang diinisiasi oleh Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon memicu polemik. Proyek ambisius ini bertujuan memperbarui catatan sejarah bangsa dengan temuan-temuan akademik terbaru. Lebih dari seratus sejarawan dari berbagai perguruan tinggi akan dilibatkan dalam penulisan ulang sejarah ini.Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan pihaknya akan memanggil Fadli Zon untuk dimintai penjelasan terkait proyek ini. Pemanggilan dilakukan menyusul polemik yang muncul di masyarakat terkait rencana penulisan ulang sejarah.”Rencananya kami akan undang beliau hari Senin 26 Mei 2025 depan. Ini untuk menanyakan penulisan ulang sejarah,” kata Lalu dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (21/5/2025).Selama ini, Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi (ristek), pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, dan perpustakaan ini belum menerima penjelasan secara langsung dari Fadli zon. Mereka juga belum mengetahui latar belakang, alasan, tujuan, dan progres dari proyek revisi sejarah ini. Lalu pun tidak memungkiri bahwa rencana penulisan ulang sejarah itu bisa menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Tentu ada masyarakat yang menolaknya, meski ada juga yang setuju.Terbukti, sejumlah kelompok masyarakat mengadu ke Komisi X DPR terkait rencana Menbu Fadli Zon menulis ulang sejarah. Salah satunya Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) yang terdiri dari para ahli, sejarawan, aktivis, hingga arkeolog.Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR, Senin (19/5/2025) lalu, mereka menyatakan penolakannya terhadap proyek Fadli Zon tersebut.”Kami masih terus mendengarkan masukan dari masyarakat. Kami persilahkan masyarakat untuk menyampaikan uneg-unegnya ke Komisi X,” ujar Lalu. Lalu mengatakan, berbagai masukan itu akan disampaikan dalam rapat bersama Fadli Zon nanti. Dia meminta Kementerian Kebudayaan terbuka dengan berbagai masukan dan saran dari masyarakat terkait proyek penulisan ulang sejarah.Oleh karena itu, Kementerian Kebudayaan harus menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai lapisan masyarakat. Sebab, menurut dia, proses penulisan ulang sejarah membutuhkan berbagai masukan dan pemikiran dari berbagai pihak.”Kementerian Kebudayaan harus menyerap masukan sebanyak-banyaknya. Selain itu, mereka juga harus transparan dalam penulisan ulang sejarah,” kata Lalu.”Jangan ada yang ditutup-tutupi dalam proses penulisnya, karena sejarah bukan hanya soal masa lalu, tapi juga masa depan. Sebab, buku sejarah itu nanti akan menjadi rujukan oleh generasi masa depan bangsa,” imbuhnya.Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan bahwa setelah pertemuan dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) di Bandung, Sabtu 13 Desember 2024 lalu, akan ada revisi catatan sejarah Indonesia.”Catatan sejarah Indonesia akan diperbaharui berdasarkan hasil kajian para ahli sejarah. Kita akan segera menulis updated version atau revisi penambahan di buku sejarah kita dalam rangka 80 Tahun Indonesia Merdeka,” kata Fadli usai Munas MSI di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.Revisi tersebut, Fadli mencontohkan, mengenai zaman prasejarah, di mana berdasarkan penelitian terbaru, sejarah peradaban di kawasan Indonesia ternyata lebih tua. “Ada temuan-temuan baru, misalnya penelitian terbaru dalam prasejarah kita seperti Gua Leang-Leang Maros yang tadinya usianya diduga 5.000 tahun ternyata 40.000-52.000 tahun yang lalu usianya, itu kan harus ditambahkan. Kalau tidak ada yang baru ya kita teruskan,” ujar Fadli yang dikutip dari Antara.