7 Respons Mulai Pakar, DPR RI hingga Istana Usai Prabowo Putuskan Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut

Jakarta – Sejumlah pihak angkat bicara usai Presiden Prabowo Subianto resmi memutuskan empat pulau yang sempat menjadi bagian Sumatera Utara (Sumut) tetap menjadi milik Aceh.Seperti diketahui, 4 pulau Aceh yang sempat jadi bagian Sumut itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Ketek.Salah satunya, Pendiri Haidar Alwi Institute R. Haidar Alwi yang menyampaikan apresiasi penuh kepada Presiden Prabowo dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad atas penyelesaian tuntas polemik empat pulau antara Aceh dan Sumut.Menurut dia, keputusan strategis Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek sebagai bagian dari Provinsi Aceh itu, menunjukkan arah baru kepemimpinan nasional yang berani dan berpihak pada keadilan sejarah.”Penyelesaian ini bukan hanya soal administrasi wilayah, melainkan pemulihan integritas nasional di mata rakyat. Ketika negara hadir membela kebenaran sejarah dan rasa keadilan masyarakat, maka bangsa ini sedang menegakkan marwahnya sendiri,” ujar Haidar dalam keterangan diterima, Rabu 18 Juni 2025.Kemudian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf berharap agar polemik mengenai empat pulau berakhir dan tidak ada yang dirugikan baik Aceh maupun Sumatera Utara, seiring telah diputuskannya bahwa pulau-pulau tersebut masuk dalam wilayah administratif Aceh.”Jadi mudah-mudahan ini sudah clear tidak ada masalah lagi, berdasarkan putusan Bapak Presiden dan Bapak Mendagri bahwa pulau tersebut sudah dikembalikan kepada Aceh. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan juga Aceh dan Sumatera Utara,” ujar Muzakir di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 18 Juni 2025 seperti dilansir Antara.Sementara, Anggota DPR RI dapil Aceh Muhammad Nasir Djamil memandang penyelesaikan polemik empat pulau tersebut yang diambil langsung oleh Prabowo, disebutnya bentuk koreksi untuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam mengambil keputusan.”Pengambil alih ini juga dalam pandangan kami sebagai bentuk koreksi terhadap keputusan mendagri tersebut,” kata Nasir.Lalu, menurut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, jajarannya akan menindaklanjuti keputusan pemerintah tersebut.”Keputusan ini mencerminkan keseriusan dan komitmen kuat pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan kepastian hukum wilayah, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan politik, khususnya di Aceh dan Sumatera Utara,” ucap Budi.Berikut sederet respons sejumlah pihak usai Presiden Prabowo Subianto resmi memutuskan empat pulau yang sempat menjadi bagian Sumatera Utara (Sumut) tetap menjadi milik Aceh dihimpun Tim News : Pendiri Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi, menyampaikan apresiasi penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad atas penyelesaian tuntas polemik empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.Keputusan strategis Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek sebagai bagian dari Provinsi Aceh menunjukkan arah baru kepemimpinan nasional yang berani dan berpihak pada keadilan sejarah.Menurut Haidar Alwi, penyelesaian ini bukan hanya soal administrasi wilayah, melainkan pemulihan integritas nasional di mata rakyat.”Ketika negara hadir membela kebenaran sejarah dan rasa keadilan masyarakat, maka bangsa ini sedang menegakkan marwahnya sendiri,” ujarnya dalam keterangan diterima.Konferensi pers pada 17 Juni 2025 menjadi penanda bahwa negara hadir untuk menjaga keutuhan, bukan sekadar menengahi sengketa administratif. Presiden Prabowo Subianto mengambil alih dinamika empat pulau dan menyatakan sikap final berdasarkan peta sejarah, kajian teknis, dan suara masyarakat. Ini bukan keputusan reaktif, melainkan bagian dari strategi kebangsaan yang matang dan bertanggung jawab.Haidar Alwi memuji langkah Presiden sebagai simbol keberanian moral dan kebijakan yang berdiri di atas fondasi konstitusi.”Prabowo menunjukkan bahwa seorang pemimpin tak boleh diam saat sejarah dilukai. Ia tidak hanya menandatangani keputusan, tapi mengembalikan harga diri wilayah yang telah lama menunggu kepastian,” ucap Haidar.Dalam situasi politik nasional yang kerap terbelah oleh narasi sektoral, langkah ini menyejukkan dan mempersatukan. Ini membuktikan bahwa Prabowo tidak hanya kuat dalam retorika, tapi juga tangguh dalam keputusan yang menyatukan bangsa.Haidar Alwi juga memberikan penghargaan atas peran Sufmi Dasco Ahmad yang tampil sebagai figur penting dalam menjaga komunikasi antara parlemen, Presiden, dan masyarakat.Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Dasco menjalankan diplomasi kebangsaan yang tidak mencolok namun sangat berdampak.Saat gejolak meningkat di Aceh dan Sumatera Utara, Dasco memilih langkah konstitusional. Ia mendorong proses dialog lintas institusi dan memastikan semua aspirasi diteruskan secara utuh kepada Presiden. Dalam konferensi pers, ia menegaskan bahwa DPR telah menyerap masukan dari kedua provinsi dan berdiri mendukung keputusan Presiden secara penuh.”Peran Pak Dasco tidak banyak disorot, tapi sangat menentukan. Ia menjaga jalur komunikasi tetap terbuka, menjaga tensi politik tetap rasional, dan memastikan hasilnya berpihak pada keadilan,” kata Haidar Alwi.Haidar Alwi melihat keputusan ini sebagai refleksi dari model politik kenegaraan yang ideal: di mana keberanian diimbangi dengan kebijaksanaan, dan suara rakyat diterjemahkan menjadi kebijakan nyata. Menurutnya, penyelesaian ini memperlihatkan bahwa negara mampu mengelola konflik tanpa menekan, dan menyatukan tanpa mengabaikan dinamika lokal.”Ini adalah konsensus, bukan kompromi transaksional. Ketika elite nasional memilih jalan kesepakatan yang bermartabat, kita sedang membangun ulang budaya politik yang sehat,” ujarnya.Bagi Haidar Alwi, kasus empat pulau adalah cermin. Jika disikapi secara tepat seperti ini, maka banyak potensi konflik lain di daerah bisa diredam dengan cara beradab. Kuncinya adalah kepemimpinan yang tidak alergi mendengar, serta parlemen yang aktif membangun jembatan solusi.Senada, keputusan Presiden Prabowo Subianto menetapkan empat pulau sebagai bagian sah dari wilayah administrasi Aceh dinilai sebagai bentuk kepemimpinan yang tidak hanya tegas, tetapi juga menjaga keutuhan bangsa.Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai, pendekatan yang diambil Presiden mencerminkan gaya kepemimpinan dialogis dan persuasif.”Secara personal, Presiden Prabowo menunjukkan kualitas kepemimpinannya yang dialogis–persuasif dengan mengambil alih penyelesaian sengketa empat pulau antara Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Pemprov Sumatera Utara untuk diberikan kepada NAD,” ujar Agung di Jakarta, Rabu 18 Juni 2025.Empat pulau yang dimaksud yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Presiden dalam rapat terbatas daring dari Singapura, dan didasarkan pada laporan menyeluruh Kementerian Dalam Negeri serta data pendukung lain.Agung juga menilai keputusan ini menunjukkan perubahan pendekatan pemerintah pusat dalam menyelesaikan dinamika hubungan pusat-daerah.”Secara institusional, lembaga kepresidenan dan Kabinet Merah Putih menunjukkan pendekatan berbeda dibanding masa lalu yang cenderung top-down. Kali ini, ruang partisipasi dan emansipatorik dibuka seluas-luasnya sehingga Presiden menjadi lebih utuh dalam memahami dan memutuskan persoalan yang dihadapi,” ucap Agung.Lebih jauh, Agung menilai langkah ini bukan hanya menyelesaikan sengketa administratif, tetapi juga menjadi preseden penting dalam menjaga soliditas nasional di tengah perbedaan regional.”Bingkai NKRI dan persatuan bangsa menjadi landasan penyelesaian sengketa. Sepelik apa pun dinamika relasi pusat-daerah, sesungguhnya selalu ada solusi—selama ada political will dari masing-masing aktor yang bersengketa untuk menjaga soliditas kolektif bangsa ini secara konsisten,” tegas Agung. Warga Aceh menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang telah mengembalikan 4 pulau Aceh. Warga Aceh yakin sejak lama berdasarkan sejarahnya keempat pulau itu memang masuk wilayah Aceh.Sementara itu Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al Haytar yang juga mantan petinggi GAM mengatakan, keputusan Presiden Prabowo merupakan bentuk penghormatan terhadap rakyat di tanah rencong.”Saya bersyukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, masalah pulau ini sudah diselesaikan dengan bijaksana. Keputusan ini adalah bentuk penghormatan terhadap Aceh,” kata Tgk Malik Mahmud Al Haytar dalam keterangannya, di Banda Aceh, Rabu 18 Juni 2025.Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan empat pulau yang bersengketa batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara kembali masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh.Adapun empat pulau yang kembali masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh tersebut yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar.Wali Nanggroe Aceh mengucapkan rasa syukur sekaligus apresiasi atas keputusan pemerintah yang menetapkan empat pulau menjadi bagian dari wilayah administratif Aceh.Selain kepada pemerintah, Tgk Malik juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 M Jusuf Kalla karena telah mau membantu memberikan masukan terhadap masalah pulau ini.”Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Jusuf Kalla yang telah banyak membantu memberi masukan hingga persoalan ini tuntas,” ujarnya.Tgk Malik menegaskan, keputusan Presiden ini sangat penting dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Aceh serta sebagai bentuk penghargaan terhadap sejarah dan masyarakat pesisir.Mantan Perdana Menteri GAM ini menilai, keputusan tersebut juga dapat memperkuat hubungan sesama antar-daerah, serta mendukung pembangunan di kawasan pulau-pulau tersebut.”Saya berharap masyarakat tetap menjaga persatuan dan memanfaatkan keputusan ini untuk membangun Aceh lebih baik ke depan,” demikian Tgk Malik Mahmud.Sementara itu, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga Eks Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Silfester Matutina, mengapresiasi keputusan cepat dan tepat Presiden Prabowo Subianto terkait polemik sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.Keputusan bijaksana Presiden ini diambil setelah Rapat Terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo via Zoom dari Rusia yang juga dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Mensesneg Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumut Bobby Nasution.”Ini adalah suatu keputusan bijaksana, tepat dan cepat yang dilakukan Presiden Prabowo, segera mengambil alih persoalan sengketa 4 pulau ini setelah berkonsultasi dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dan akhirnya diadakan rapat terbatas yang langsung memutuskan Propinsi Aceh adalah pemilik sah 4 pulau tersebut. Putusan ini tentunya sangat melegakan kita semua supaya dapat mengakhiri polemik yang bisa berujung distabilitas politik dan perpecahan antara anak bangsa,” kata Silfester dalam keterangannya.Menurutya, apabila Presiden tidak cepat turun tangan, maka persoalan konflik perebutan 4 pulau antara Aceh dan Sumut ini bisa saja menjalar ke daerah lain bahkan bisa menciptakan ketegangan stabilitas nasional.”Selain itu patut kita apresiasi juga tentunya kedewasaan dan kesolidan Pemerintah Pusat yaitu Presiden Prabowo Bersama Mensesneg, Mendagri, Gubernur Aceh, Gubernur Sumut serta tentunya peran aktif Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco hingga persoalan sengketa 4 pulau ini tidak berlarut larut dan dapat diselesaikan dengan baik,” pungkasnya. Pemerintah Aceh diminta segera memaksimalkan pengelolaan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil yang baru dikembalikan setelah sebelumnya bersengketa dengan Sumatera Utara (Sumut).Hal ini disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Repubik Indonesia (RI) asal Aceh, Sudirman Haji Uma, terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Ketek, merupakan milik Aceh.”Pemerintah Aceh harus segera mengambil langkah cepat untuk mengelola pulau-pulau tersebut secara maksimal,” kata Sudirman Haji Uma, di Banda Aceh, Rabu 18 Juni 2025 dilansir Antara.Dengan pengembalian ini, kata Haji Uma, Pemerintah Aceh harus hadir untuk membangun, dan tidak membiarkan empat pulau kecil tersebut kosong tanpa aktivitas yang bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat.”Harus ada kegiatan nyata, pembangunan, dan pengelolaan agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Haji Uma.Menurut Haji Uma, banyak sekali aktivitas bernilai ekonomi yang bisa dilakukan di pulau-pulau itu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Aceh.Haji Uma mencontohkan, Pemerintah Aceh bisa membangun tempat pendaratan ikan, kemudian penyediaan fasilitas untuk kebutuhan sembako, jaringan listrik serta pembantu jaringan telekomunikasi.”Atau buka juga vila-vila, sekaligus tempat wisata untuk tambahan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Tinggal dibuat klaster pengembangan masing-masing pulau,” kata Haji Uma.Dalam kesempatan itu, Haji Uma mengapresiasi Langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan persoalan status empat pulau Aceh Singkil tersebut hingga resmi kembali menjadi bagian dari wilayah administrasi Provinsi Aceh.”Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan perhatian penuh terhadap persoalan ini,” ucap Haji Uma.Selain itu, dia juga mengapresiasi terhadap perjuangan seluruh elemen masyarakat Aceh, tokoh adat, mahasiswa, aktivis, hingga warga akar rumput yang bersatu mempertahankan hak wilayahnya.”Kekompakan dan semangat masyarakat Aceh dalam mempertahankan haknya sangat luar biasa. Ini menjadi energi positif yang harus terus dijaga demi masa depan Aceh dan Indonesia,” kata Haji Uma. Gubernur Aceh Muzakir Manaf berharap agar polemik mengenai empat pulau berakhir dan tidak ada yang dirugikan baik Aceh maupun Sumatera Utara, seiring telah diputuskannya bahwa pulau-pulau tersebut masuk dalam wilayah administratif Aceh.”Jadi mudah-mudahan ini sudah clear tidak ada masalah lagi, berdasarkan putusan Bapak Presiden dan Bapak Mendagri bahwa pulau tersebut sudah dikembalikan kepada Aceh. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan juga Aceh dan Sumatera Utara,” ujar Muzakir di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 18 Juni 2025, seperti dilansir Antara.Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk status Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk dalam wilayah administratif Provinsi Aceh.Berdasarkan laporan dari Kemendagri, serta dokumen data pendukung yang dimiliki pemerintah, Presiden memutuskan bahwa keempat pulau secara administratif masuk ke wilayah administratif Aceh.Muzakir menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dia berharap tidak ada lagi permasalahan di masa mendatang dan situasi tetap aman serta damai di antara kedua provinsi.Dia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang telah mencari jalan keluar untuk menyelesaikan polemik empat pulau tersebut.”Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi, aman, damai, rukun kepada kita semua dan juga NKRI sama-sama kita jaga,” ucap Muzakir.Polemik empat pulau tersebut sebelumnya mencuat setelah terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang ditetapkan pada 25 April 2025.Dalam ketentuan itu, Kemendagri menetapkan empat pulau itu sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Padahal, sebelumnya masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil. Presiden Prabowo Subianto memutuskan empat pulau yang sempat menjadi bagian Sumatera Utara tetap menjadi milik Aceh.Empat pulau itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Ketek.Terkait hal tersebut, Politiku PKS Muhammad Nasir Djamil memuji sikap Presiden Prabowo yang disebut sangat bijak dan sesuai harapan rakyat Aceh.”Keputusan ini sesuai dengan aspirasi rakyat aceh. Keputusan ini sangat tepat, bijak, berdasarkan dokumen, dan fakta di lapangan,” kata Nasir pada wartawan, Selasa 17 Juni 2025.Anggota DPR RI Dapil Aceh itu menyampaikan terima kasih kepada Prabowo yang telah pasang badan untuk rakyat Aceh.”Atas nama rakyat Aceh, kami menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang sangat tegas dan pasang badan untuk rakyat Aceh,” kata dia.Ia berharap Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution bisa ikhlas dengan keputusan Presiden Prabowo tersebut.”Kami memberikan penghormatan karena Legowo dengan putusan presiden itu dan itu membuat rakyat aceh menjadi legal,” kata dia.Nantinya, Nasir berharap, keputusan tersebut segera dituangkan dalam bentuk keputusan presiden sehingga menganulir keputusan Mendagri.”Semoga keputusan ini segera dituangkan dalam bentuk surat keputusan presiden dan di dalamnya disebutkan bahwa keputusan Presiden secara otomatis menganulir keputusan mendagri yang menyebutkan empat pulau itu masuk wilayah sumut,” pungkasnya.Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Jazilul Fawaid menyampaikan dukungan penuh terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan empat pulau yang sebelumnya disengketakan, resmi masuk ke dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh.Keputusan tersebut menurut Jazilul adalah langkah tegas dan bijak dalam menyelesaikan persoalan tapal batas wilayah secara adil dan konstitusional.Ia menyebut bahwa keputusan ini akan memperkuat kewilayahan Aceh sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat setempat.“Saya mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo yang berpihak pada keadilan dan aspirasi masyarakat Aceh. Ini menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam memimpin, serta komitmen untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI,” ujar Jazilul pada wartawan, Rabu 18 Juni 2025.Lebih lanjut, mantan Wakil Ketua MPR RI itu juga menekankan pentingnya tindak lanjut administratif dan pembangunan infrastruktur di wilayah pulau-pulau tersebut agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.Ia mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi dalam mempercepat integrasi dan pelayanan publik di kawasan tersebut.“Penetapan ini jangan berhenti di atas kertas. Pemerintah harus segera bergerak cepat memastikan pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat di empat pulau tersebut berjalan maksimal,” tambahnya.Wakil Ketua Umum PKB itu juga berharap keputusan Presiden Prabowo dapat menjadi model dalam penyelesaian persoalan batas wilayah lainnya di Indonesia secara damai dan bermartabat, tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal dan hak masyarakat.Keputusan Presiden Prabowo mengenai empat pulau ini menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat otonomi daerah serta memastikan keadilan dalam penataan wilayah Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang memiliki kekhususan seperti Aceh.”Kami berharap tidak ada lagi pulau yang disengketakan antara daerah. Jika ada persoalan soal kepemilikan pulau, pemerintah harus segera menyelesaikan secara bijak,” ucapnya. Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan empat pulau yang sempat menjadi polemik tetap menjadi bagian Aceh. Adapun pulau yang dimaksud yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Ketek.Anggota DPR RI dapil Aceh, Muhammad Nasir Djamil memandang penyelesaikan polemik empat pulau tersebut yang diambil langsung oleh Prabowo, disebutnya bentuk koreksi untuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam mengambil keputusan.”Pengambil alih ini juga dalam pandangan kami sebagai bentuk koreksi terhadap keputusan mendagri tersebut,” kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 17 Juni 2025.”Jadi koreksi presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan terhadap menterinya yang barangkali dalam keputusan itu belum sempurna. Tidak bijak menyikapi daerah-daerah yang dulu pernah mengalami konflik bersenjata seperti Aceh-Indonesia,” sambungnya.Politikus PKS ini mengingatkan, pejabat seharusnya seharusnya memiliki sensitivitas dalam memutuskan sebuah kebijakan. Sebab apabila otoritas yang tidak dibarengi dengan sensitivitas, maka akan memunculkan keputusan yang tidak bijaksana.”Jadi itu sensitivitas itu dibutuhkan, bukan hanya sekedar otoritas. Jadi otoritas minus sensitivitas ya akibatnya seperti ini,” kata dia.Sementara itu, menurut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, jajarannya akan menindaklanjuti keputusan pemerintah tersebut.”Keputusan ini mencerminkan keseriusan dan komitmen kuat pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan kepastian hukum wilayah, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan politik, khususnya di Aceh dan Sumatera Utara,” kata Budi seperti dikutip dari siaran pers, Selasa 17 Juni 2025.Menurut Budi, keputusan ini juga merupakan bentuk penghormatan terhadap rekam jejak sejarah, aspek kultural, serta dinamika sosial masyarakat Aceh.Eks Kepala BIN ini pun menegaskan, penyelesaian berbagai persoalan batas wilayah akan terus dilakukan secara dialogis, obyektif, dan damai demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjamin kesejahteraan seluruh rakyat.”Kebijakan Presiden Prabowo untuk menempatkan stabilitas nasional dan keadilan sebagai prioritas utama, termasuk dalam persoalan perbatasan wilayah, menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan strategis pemerintah,” dia menandasi. Presiden Prabowo Subianto telah mengakhiri polemik 4 pulau Aceh-Sumut. Prabowo menyatakan, 4 pulau yang disengketakan yakni Pulau Panjang, Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Mangkir Ketek, sah milik Aceh secara administrasi.Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun meminta keputusan ini menjadi solusi dan tak ada lagi spekulasi yang berkembang di masyarakat.”Oleh karena itu lah kami mewakili pemerintah berharap ini menjadi jalan keluar yang baik untuk kita semua bagi pemerintah Aceh bagi pemerintah Provinsi Sumut ini menjadi solusi yang kita harapkan ini mengakhiri semua dinamika yang berkembang di masyarakat,” kata Prasetyo saat konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 17 Juni 2025.Prasetyo lalu mengungkap pesan Presiden Prabowo Subianto untuk meluruskan anggapan bahwa ada satu provinsi yang ingin memasukkan 4 pulau ke wilayahnya. Hal ini merespons isu liar yang menyebut adanya titipan agar memasukkan 4 pulau tersebut ke wilayah Sumatera Utara.Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa syukur atas kesepahaman terkait empat pulau yang menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dia menyebut hal itu membuktikan bahwa semua pihak satu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”Saya kira prinsip bahwa kita satu negara, NKRI. Saya kira itu jadi pegangan kita, tapi alhamdulillah kalau memang dengan cepat sudah ada pemahaman bersama, saya kira baik sekali,” kata Prabowo dalam rapat internal.Dalam video, Prabowo hadir secara daring. Sementara, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, berada satu meja di Wisma Negara, Jakarta.Prabowo kemudian meminta agar kesepakatan tersebut diumumkan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.”Segera saja diumumkan ke masyarakat supaya enggak jadi bahan untuk bikin ramai lagi,” kata Prabowo Subianto.Prabowo menilai kondisi negara saat ini sudah baik seperti pertumbuhan ekonomi, produksi pertanian, dan kemajuan di segala bidang. Sehingga semua pihak harus menjaga kondusivitas ini.”Tapi apa pun, saya ucap terima kasih kepada saudara sekalian, menteri, pejabat yang sudah bekerja keras. Saya sangat menghargai kerja saudara, saya merasa teamwork kita sangat baik. Terima kasih,” kata Prabowo.