11 Hari Operasi Pemberantasan Premanisme, Polda Metro Jaya Amankan 2.406 Preman

Jakarta Polda Metro Jaya menggencarkan pemberantasan premanisme. Dalam kurun waktu 11 hari terakhir, sebanyak 2.406 orang diamankan dari berbagai wilayah di Jakarta dan sekitarnya.Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menerangkan dari ribuan yang diamankan, 231 orang di antaranya diproses hukum karena diduga melakukan tindak pidana.”Di antaranya ada perorangan, ada oknum ormas, ada oknum debt collector, dan ada yang melakukan kegiatan tawuran yang tergabung dalam beberapa geng motor,” kata Ade Ary kepada wartawan, Selasa (20/5/2025).”Ada 12 oknum anggota ormas, kemudian 10 orang oknum yang berprofesi sebagai debt collector, kemudian ada yang terlibat tawuran dan berhasil digagalkan ada 30 orang, dan yang melakukan tindak premanisme secara perorangan ada 150 orang,” sambung dia.Dia menjelaskan, dugaan pelanggaran yang dilakukan mereka beragam, dari pemerasan, penganiayaan, pengeroyokan, begal, hingga membawa senjata tajam. “Ada 72 sajam yang sudah diamankan,” ucap Ade Ary.Tak cuma itu, Ade Ary menyebut, pihaknya turut melakukan penertiban atribut ormas, totalnya 405 buah.”Ini tersebar atribut yang paling banyak itu di wilayah Bekasi Kota. Kemudian kejadian tawuran beberapa kali berhasil digagalkan di daerah Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Ada perbatasan di daerah Jaksel, Manggarai juga perbatasan dengan Jakpus,” ujar dia.Terkat hal itu, Ade Ary mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi lingkungan sekitar, laporkan jika menjadi korban atau menyaksikan praktik premanisme. Laporan bisa disampaikan melalui call center 110 (bebas pulsa) atau akun media sosial resmi kepolisian.”Polda Metro Jaya siap menindaklanjuti setiap laporan yang ada. Dan kami berharap bekerja sama dengan semua pihak tentang pemberantasan premanisme ini supaya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Harus berani bersuara, harus berani menginformasikan, sehingga kita tanggulangi secara bersama-sama,” tuturnya. ksi premanisme oleh mereka yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini. Bahkan, Kementerian Koordinator Politik dan Kemanan membuat satugan tugas khusus untuk menyisir aksi premanisme yang dinilai mengganggu iklim investasi.Menanggapi hal itu, Anggota Komisi A DPRD DKI, Hilda Kusuma Dewi, menegaskan upaya tersebut juga harus dilakukan dengan tegas dan berkelanjutan. Dia meminta penindakan preman maupun ormas meresahkan jangan hanya dilakukan sekali waktu lalu kembali dibiarkan.”Harus dilakukan terus-menerus, jangan hanya seminggu ramai, lalu hilang lagi. Premanisme ini persoalan serius yang tidak bisa dibiarkan tumbuh subur di tengah masyarakat,” ujar Hilda kepada wartawan, Senin (19/5/2025).Anggota DPRD DKI Jakarta dari PDIP ini meminta aparat penegak hukum menjadi ujung tombak pemberantasan premanisme. Sebab penertiban mereka menjadi tugas dan kewenangan aparat keamanan. “Khususnya kepolisian dan bukan masyarakat sipil,” tegas Hilda.Hilda mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya yang menggelar Apel Siaga Anti Premanisme. Dia berharap, secara simultan operasi terus dilakukan berkala. Dia pun mewanti, jangan sampai premanisme justru mendapat beking dari kelompok tertentu.”Segala bentuk premanisme harus diberantas tuntas, siapa pun pelakunya, meskipun merasa punya backup. Negara tidak boleh kalah oleh ketakutan,” kata Hilda.Hilda mendorong Satpol PP dapat mendampingi penertiban premanisme bersama Polri di lapangan. Hal ini dilakukan karena preman tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berdampak pada iklim investasi. Sehingga premanisme dan ormas meresahkan harus segera diberantas.”Kalau petugas keamanannya enggan bertindak atau justru membiarkan, bagaimana masyarakat bisa merasa aman? Ini menyangkut rasa keadilan dan kenyamanan warga,” kata Hilda.Hilda berharap, operasi pemberantasan premanisme menjadi bagian dari gerakan jangka panjang untuk membersihkan Jakarta dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan berbasis kekuasaan jalanan.”Jakarta harus jadi kota yang ramah, aman, dan beradab. Premanisme tidak boleh punya ruang di sini,” ucap Hilda.